Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, program vaksinasi Covid-19 dengan sasaran anak berusia enam bulan sampai 11 tahun bakal segera dilaksanakan. Budi memastikan vaksin tersebut juga akan diberikan secara gratis.
Hal itu disampaikan menyusul diterbitkannya izin penggunaan darurat (EUA) vaksin Covid-19 comirnaty produksi Pfizer-Biontech dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai dosis primer untuk program vaksinasi anak dengan usia tersebut.
"Nanti segera akan kita proses untuk vaksinasi anak secara gratis," kata Budi dalam konferensi pers secara daring, Kamis (5/1).
Budi menuturkan, pemerintah dipastikan memiliki cukup anggaran untuk pelaksanaan program vaksinasi anak usia di bawah 12 tahun. Pihaknya akan memulai program ini menggunakan vaksin Covid-19 jenis Pfizer terlebih dulu.
Kendati demikian, imbuh Budi, tidak menutup kemungkinan jenis vaksin lain juga dapat digunakan asalkan telah mendapatkan persetujuan atau izin penggunaan dari BPOM.
Menurut Budi, selama ini pihaknya terus berkoordinasi dengan BPOM dan ITAGI terkait pelaksanaan program vaksinasi anak usia enam bulan sampai 11 tahun.
"Nah, sekarang dengan adanya ini, vaksinnya sudah bisa turun ke bawah (digunakan), otomatis pemerintah nanti akan melakukan (vaksinasi). Dan anggarannya cukup kok, kita ada anggarannya untuk bisa melakukan vaksinasi anak ini secara gratis," ujar Budi.
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencari vaksin Covid-19 untuk anak di tengah kabar kekosongan. Sebab, program imunisasi untuk usia 6-11 tahun belum selesai.
"Kebutuhan terhadap vaksin Covid-19 untuk anak ini penting. Apalagi, penyebaran virus Covid-19 dengan berbagai variannya masih terjadi. Orang yang terpapar masih saja bertambah setiap hari," kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (3/1).
Saleh mengkhawatirkan potensi penyebaran virus Covid-19 kembali meningkat, terlebih dari warga negara asing asal China. Menurut Saleh, Kemenkes saat ini sedang menunggu vaksin buatan dalam negeri.
Meskipun demikian, pemerintah diminta mencari alternatif guna mengisi kekosongan stok agar jadwal vaksinasi berjalan sesuai rencana.
"Dalam rapat terakhir, Kementerian Kesehatan dan produsen vaksin Merah Putih memang telah menyanggupi pengadaan vaksin. Mestinya, itu sudah ada sekarang. Kalau belum, berarti ada kendala. Kita perlu menelusuri apa kendalanya untuk diselesaikan," tuturnya.
Di sisi lain, Saleh mengungkapkan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM) sudah memberikan izin vaksin Pfizer untuk disuntikkan kepada anak. Namun, belum bisa dilakukan karena masih menunggu proses penilaian oleh ITAGI.
"Kerja-kerja seperti ini memang harus kolektif kolegial. Semua yang terlibat harus berperan aktif dan cepat. Proses birokrasinya pun jangan sampai memperlambat dan menunda pelayanan bagi masyarakat," ucapnya.
Saleh menilai, vaksinasi untuk anak sangat penting mengingat masa pertumbuhan dan sekolah adalah hal krusial. "Pemerintah harus betul-betul memperhatikan dan memprioritaskan mereka."
